Utang Pemerintah Naik Lagi, Kini Tembus Rp 8.353 Triliun
Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan kondisi utang pemerintah per 31 Mei 2024 meraih Rp 8.353,02 triliun. Jumlah itu naik tipis Rp 14,59 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang senilai Rp 8.338,43 triliun.
Kenaikan jumlah utang itu menghasilkan rasio utang pemerintah naik pada Mei 2024 menjadi 38,71% kepada Produk Domestik Bruto (PDB), dari bulan sebelumnya 38,64%. Meski begitu, kondisinya masih di bawah batas kondusif yang telah ditetapkan adalah 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara.
“Tetap konsisten tersadar di bawah batas kondusif 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 mengenai Keuangan Negara, dan terus berbincang tren penurunan dari angka rasio utang kepada PDB 2021 yg tercatat 40,74%, 2022 di 39,70% dan 2023 di 39,21%, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan lewat Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Selasa (2/7/2024).
| Baca juga: 6 Negara Ini Bangkrut Gara-gara Utang |
Utang pemerintah terdiri atas dua macam adalah berupa surat bermanfaat negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per selesai Mei 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN adalah 87,96% dan sisanya sumbangan 12,04%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.347,50 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.904,64 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.705,24 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.199,40 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta ajaib per selesai Mei 2024 sebesar Rp 1.442,85 triliun, berisikan Surat Utang Negara Rp 1.086,55 triliun dan SBSN Rp 356,30 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk sumbangan sebesar Rp 1.005,52 triliun per selesai Mei 2024. Jumlah itu berisikan sumbangan dalam negeri sebesar Rp 36,42 triliun dan sumbangan mancanegara sebesar Rp 969,10 triliun.
| Baca juga: Bayar Bunga Utang COVID-19 Kaprikornus Belanja Jumbo Pemerintahan Prabowo-Gibran |
Secara rinci, sumbangan mancanegara yg sebesar Rp 969,10 triliun itu berisikan bilateral sebesar Rp 265,83 triliun, multilateral sebesar Rp 584,65 triliun dan commercial banks sebesar Rp 118,62 triliun.
“Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam mempertahankan kesinambungan fiskal. Oleh alasannya itu, pemerintah konsisten mengurus utang secara cermat dan terukur dengan mempertahankan risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yg optimal,” tuturnya.
Per selesai Mei 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut terhitung cukup kondusif dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 8 tahun.
“Pemerintah memprioritaskan pengadaan utang dengan rentang waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tutup Kemenkeu.
Simak juga Video ‘Tambah Rp 100 T, Utang Pemerintah Desember 2023 Rp 8.144 T’:
