Pengusaha Wanti-Wanti Pemerintah Dampaknya Pajaki Barang China 200%
Jakarta –
Pemerintah bertujuan menerapkan kebijakan tarif bea masuk produk-produk yang berasal China meraih 200%. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan biar pemerintah hati-hati dalam menyusun kebijakan tersebut.
Wakil Ketua Umum bidang Perdagangan Kadin Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan kebijakan tersebut mesti melibatkan pelaku usaha, asosiasi, dan himpunan dalam penyusunan dan finalisasi kebijakan. Hal ini dilaksanakan biar dampak-dampak yang tidak diharapkan ke depannya sanggup dihindari.
“Kadin Indonesia menghimbau biar Kementerian Perdagangan juga K/L terkait sanggup melibatkan pelaku usaha, asosiasi, dan himpunan lewat lembaga pembicaraan dalam proses penyusunan dan finalisasi kebijakan ini, guna penyempurnaan kebijakan dan biar segala imbas yang mungkin muncul sanggup dihindari,” katanya dalam informasi tertulis, Rabu (3/7/2024).
Meski begitu, beliau menekankan kebijakan pembatasan impor ini bekerjsama tidak menyusahkan dunia kerja keras dan industri dalam memperoleh materi baku dan penolong. Dengan begitu, iklim investasi tetap aman dan mengembangkan penguatan industri buat daya saing lebih baik.
Di segi yang lain, beliau juga memperingatkan biar adanya peninjauan yg mendalam kepada HS Code yang terkena imbas planning tersebut.
“Perlu diperhitungkan biar produk yg belum sanggup dibuat dalam negeri juga produk dengan spesifikasi yg berlainan sanggup dikeluarkan dari HS Code terdampak, sehingga penerapan bea masuk ini sempurna sasaran dan imbas negatif kebijakan kepada produktivitas industri sanggup dikesampingkan yang juga mendukung kenaikan kinerja ekspor,” jelasnya.
Terkait adanya produk impor yg membanjiri pasar, beliau berharap pemerintah sanggup menelaah lebih lanjut baik terkait macam produk maupun jalur masuknya. Dia mendesak pemerintah biar jalur masuk illegal yg marak menjadi jalur masuk sanggup ditindak dengan tegas.
Dia pun mendorong pemerintah buat membentuk Satgas pemberantasan impor ilegal dan penertiban barang impor ilegal. Pembentukan Satgas tersebut mesti melibatkan Kadin Indonesia beserta perkumpulan dan himpunan terkait.
Sebelum kebijakan tersebut difinalisasi, Juan mengimbau perlu adanya pendampingan dari KPPU selaku penelaah kebijakan. Dengan begitu, praktik monopoli sanggup dihindari
“Kadin Indonesia menghimbau biar ada pendampingan dari KPPU bagi menjalankan penelaahan kebijakan sebelum kebijakan tersebut difinalisasi dan disosialisasikan sehingga adanya monopoli ataupun penguasaan oleh kelompok tertentu (kartel) sanggup dihindari,” imbuhnya.
