Ma’ruf Amin: Ekonomi Dan Keuangan Syariah Inklusif Untuk Semua Umat
Sleman –
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bicara soal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ma’ruf menyampaikan ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif sehingga tak cuma didedikasikan bagi umat Islam saja.
Hal tersebut disampaikan Ma’ruf dikala menghadiri akreditasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sekaligus meresmikan Grebeg UMKM Daerah spesial Yogyakarta (DIY) 2024 di Pakuwon Mall, Sleman, Rabu (7/8/2024).
“Perlu saya jelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif, tidak cuma untuk umat Islam namun untuk semua umat selaku satu tata cara rahmatan lil alamin, yakni untuk kebaikan seluruh umat,” kata Ma’ruf.
| Baca juga: Ma’ruf Sarankan Aturan Alat Kontrasepsi Buat Pelajar Konsultasi Lembaga Agama |
Ma’ruf menyampaikan ekonomi syariah bagi umat Islam menjadi belahan yang wajib dilakukan lantaran tak cuma menyangkut iktikad maupun ibadah, melainkan muamalah atau hal-hal yang tergolong kendala kemasyarakatan.
“Itulah sebabnya ekonomi dan keuangan syariah dikembangkan di Indonesia selaku agenda pemerintah,” jelasnya.
Dia menyampaikan pemerintah sudah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dikepalai oleh Presiden RI Joko Widodo. Sementara di tingkat wilayah dibikin Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 31 provinsi, tergolong DIY.
“Di wilayah sudah dibikin di 31 provinsi, tergolong DIY bahkan di Sulawesi Utara sudah dibentuk. Ketuanya yakni Gubernur Sulut meskipun dia beragama nonmuslim namun dia menjadi Ketua KDEKS. Makara ekonomi dan keuangan syariah untuk semua orang,” ujarnya.
Dalam agenda ini, Ma’ruf turut memuji pertumbuhan pesat ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta. Dia menyodorkan tiga pesan strategis untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta. Pertama, pentingnya penguatan ekosistem dan sektor unggulan rantai nilai halal yang cocok dengan keistimewaan dan kekhasan Yogyakarta.
“Untuk memperluas acara ekonomi berbasis syariah di Yogyakarta, potensi besar dari ragam kuliner, produk fesyen batik, kerajinan kulit, serta rekreasi sejarah perlu makin dikembangkan,” jelasnya.
Dia meminta jerih payah berprinsip syariah difasilitasi lewat kepraktisan sertifikasi halal, rumah potong binatang dan unggas, fasilitas bersertifikat halal, hingga jaminan masakan halal di Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat). Kedua, Ma’ruf menekankan pentingnya akselerasi inovasi dan pengembangan ekonomi serta keuangan syariah berbasis digital.
“Yogyakarta menduduki peringkat kedua pada Indeks Teknologi dan Komunikasi Indonesia. Infrastruktur digital yang sudah baik ini mesti dimanfaatkan untuk mendukung implementasi modul UMKM industri halal berbasis digital,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi keuangan dan dana sosial syariah seumpama pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan aplikasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) akan turut memperluas saluran dan layanan serta mengembangkan kemakmuran masyarakat. Ketiga, Wapres memastikan pentingnya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“KDEKS Yogyakarta agar terlibat pribadi dalam sinkronisasi kebijakan di sentra dan wilayah demi menentukan ketercapaian sasaran pembangunan nasional,” ujarnya.
Dia mengimbau penyusunan Peta Jalan KDEKS Yogyakarta juga mesti mengacu pada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029 yang sedang disusun.
| Baca juga: Ma’ruf Tak Sepakat Menag Coret FKUB dari Pendirian Rumah Ibadah |
Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi pola di siniSelengkapnya
