Penyebab Pembayaran Utang Dbh Pemprov Sulsel Rp 972 M Di 20 Tempat Mandek

Makassar –

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) belum merampungkan pembayaran dana bagi hasil (DBH) 2024 terhadap 20 kabupaten dan kota di Sulsel sebesar Rp 972 miliar. Pembayaran tunggakan utang tersebut mandek karena budget dalam APBD 2024 difokuskan membiayai kegiatan prioritas lain tergolong Pilkada.

Situasi yang dialami Pemprov Sulsel itu terungkap dalam rapat kerja Komisi C DPRD Sulsel dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel pada Senin (13/1). Legislator awalnya mengaku miris dengan beban utang DBH yang mesti ditanggung pemerintah yang hampir meraih Rp 1 triliun.

“Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp 972 miliar harusnya dibayarkan tahun 2024, namun gres terbayarkan di 4 kabupaten, (yakni) Takalar, Pinrang, Sidrap dan Lutra,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel Fadel Tauphan Ansar terhadap wartawan, Senin (13/1/2025).

Dengan demikian masih ada 20 kabupaten dan kota di Sulsel yang belum dibayar DBH-nya. Pemprov Sulsel kesusahan merampungkan tunggakan utang tahun kemudian alasannya budget yang terbatas di tengah banyak kegiatan besar yang mesti dijalankan.

“Memang permasalahan DBH ini alasannya di tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih konsentrasi di Pilkada. Kaprikornus utamakan Pilkada kesudahannya untuk DBH ditangguhkan sementara,” ungkapnya.

Pemprov Sulsel juga mesti mengeluarkan duit utang terhadap pihak ketiga. Pembayaran utang itu pun dibayar sedikit demi sedikit dan belum sepenuhnya tuntas alasannya kesanggupan keuangan tempat yang minim.

“Kalau utang ke pihak ketiga itu alhamdulillah telah terbayarkan beberapa, utang di 2023 telah terbayarkan beberapa di 2024. Totalnya ada Rp 679 miliar,” beber Fadel.

Legislator Sulsel Fraksi Gerindra ini mengaku pembayaran utang DBH telah dianggarkan di ABPD Sulsel 2025. Dia berharap budget yang ditawarkan cukup mudah-mudahan utang tidak lagi menyeberang di tahun depan.

“Jadi insyaallah 2025 sisanya 20 kabupaten diselesaikan (pembayaran utang DBH), paling tidak diupayakan 2025, namun paling buruknya itu akan ditanggulangi di 2026,” paparnya.

Baca juga: Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry Komitmen Perhatikan Kesejahteraan Pegawai

Fadel berharap Pemprov Sulsel bisa mencari penyelesaian terbaik untuk mempercepat pembayaran DBH ke kabupaten dan kota. Keterlambatan pencairan DBH dinilai mensugesti pengelolaan budget instansi kabupaten dan kota lain.

“Karena kasihan teman-teman di kabupaten dan kota senantiasa mengeluhkan terkait hal tersebut, senantiasa dipertanyakan bahwa mana dana bagi hasil,” imbuh Fadel.

Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel Salehuddin menyampaikan budget untuk DBH telah disiapkan senilai Rp 1,9 triliun. Anggaran untuk mengeluarkan duit sisa utang DBH 2024 sekaligus DBH pada tahun ini.

“Itu DBH Rp 1,9 triliun untuk budget tahun ini dan budget kurang salur 2024, tahun sebelumnya,” singkat Salehuddin.

Baca juga: DPRD Ungkap Utang DBH 2024 Pemprov Sulsel Nyaris Tembus Rp 1 Triliun

Salehuddin sempat meminta mudah-mudahan kabupaten dan kota di Sulsel bersabar menanti pencairan DBD. Pihaknya pun memohon maaf alasannya penyaluran DBH belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

Dia memaparkan, Pemprov Sulsel gres menyalurkan DBH periode Januari sampai April 2024. Di satu sisi, pihaknya turut mengeluarkan duit DBH kurang salur tahun 2023 yang dibayarkan di 2024 dengan total Rp 210 miliar lebih.

“Kami mohon maaf apabila tahun ini belum bisa kami maksimalkan DBH kabupaten/kota, tetapi tahun 2025 akan kami coba untuk menaikkan belanja DBH tersebut,” kata Salehuddin dalam keterangannya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya…

Komitmen Pemprov Sulsel Bayar DBH

Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry menyadari keterlambatan pembayaran DBH menjadi polemik. Namun beliau memastikan komitmennya merampungkan utang DBH itu.

“Nanti kita akan tuntaskan (DBH) secara sedikit demi sedikit tentunya,” ujar Fadjry terhadap wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/1).

Fadjry mengaku DBH ialah hak tiap instansi kabupaten dan kota yang wajib disalurkan Pemprov Sulsel. Dia berharap pemerintah tempat lain mengerti keadaan keuangan Pemprov Sulsel.

“Tapi kan yang tahu fiskal keuangan provinsi kan kita. Baiknya memang secara sedikit demi sedikit nanti terhadap kabupaten tergolong kota madya. Kita akan selesaikan,” jelasnya.

Baca juga: Pj Gubernur Sulsel Fadjry Mau Selesaikan Bertahap Pembayaran DBH

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman menambahkan, pembayaran DBH memikirkan penerimaan Sulsel. Penyaluran DBH dilaksanakan secara bertahap.

“Prinsipnya kita tetap bayar. Tergantung keuangan yang masuk,” tandas Jufri.

pemprov sulselpembayaran utangdana bagi hasildbh 2024utang pemprov sulselberita sulsel