Dpr Minta Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat Tanpa Bikin Tekor Maskapai
Jakarta –
Pemerintah diminta lebih perhatian pada keadaan maskapai penerbangan. Anggota Komisi VII Bambang Haryo Soekartono meminta langkah penurunan tiket pesawat jangan hingga menghasilkan industri penerbangan, utamanya para maskapai jadi tekor.
Pemerintah menurutnya perlu menjalankan kajian mendalam kepada keadaan maskapai dan menyaksikan kesanggupan tiap maskapai. Bukan hanya kesanggupan buat beroperasi saja, tetapi juga mempertahankan standarisasi keamanan dan persyaratan layanan ketentraman minimum penerbangan.
Dia mengatakan ada satu maskapai yang baru-baru ini secara kagetan menghentikan rute penerbangan dari Surabaya ke Jakarta.
Dia khawatir berhenti terbangnya maskapai tersebut bisa jadi sebab ajuan pemerintah bagi menjalankan penurunan harga tiket pesawat untuk maskapai. Sebab penurunan harga tiket justru terjadi di peak season, waktu para maskapai memaksimalkan harga dan mengambil keuntungan.
| Baca juga: Catat! Ini Jadwal Operasional MRT Jakarta Selama Libur Panjang |
“Saya melihat, ada maskapai yang gres kemudian menghentikan rute penerbangan Surabaya-Jakarta. Airline ini lalu dipercaya oleh menteri lama, di simpulan masa jabatannya. Ini kan gagal total,” ungkap Bambang dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
Bambang juga menyarankan bagan biar pemerintah dapat mengontrol harga yg sebanding bagi maskapai dan penduduk selaku konsumen. Menurutnya, penurunan tarif semestinya dilaksanakan di rentang waktu 1 bulan sebelum hari puncak perjalanan baik di viral balik kampung idul fitri dan tahun baru.
Setiap minggunya, secara bertahap tarif dinaikkan bertahap hingga di hari puncak perjalanannya merupakan harga yang tertinggi. Dengan begitu, pemerintah juga bisa menjalankan penyebaran perjalanan penduduk buat terbang. Maskapai pun tak terbebani untuk mengambil untung di masa peak season.
Pada intinya, kalau pemerintah memang mau menurunkan harga tiket pesawat jangan hingga mengusik kelancaran industri penerbangan. Setidaknya, pemerintah memiliki instrumen pertolongan subsidi serentak dengan pembenahan infrastruktur untuk menghasilkan harga jadi lebih murah.
Pemerintah juga diminta mencari cara untuk menurunkan harga-harga tinggi bagi buatan suatu maskapai penerbangan.
“Misal PNBP, unsur ongkos kebandaraan atau kepelabuhanan, ongkos akhir infrastruktur yg kurang memadai, materi bakar BBM yang menyebabkan ekonomi ongkos tinggi, sehingga telah semestinya Pemerintah juga mengusahakan penurunan ongkos biaya menyerupai yg dilaksanakan di moda udara,” beber Bambang.
Untuk permasalahan infrastruktur, Bambang meminta biar pemerintah lebih banyak membangun bandara low service, sehingga pesawat-pesawat low cost carrier (LCC) dapat mendapat tarif bandara yang lebih murah.
Bambang menyatakan di sekarang ini pemerintah sedang mempersiapkan buat membangun bagan bandara low cost di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta. Fasilitas serupa semestinya dibarengi oleh bandara-bandara utama yg ada di kota besar yang lain yg ada di Indonesia.
“Industri maskapai kami itu 70% low cost. Saya mendorong pemerintah untuk duduk bareng dengan pelaku kerja keras serta melibatkan perwakilan pengguna jasa bagi membahas hal ini. Kemenhub mesti melibatkan litbang-nya dalam menjalankan kajian,” pungkas Bambang.
Tonton juga Video Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat Bikin Deflasi di Nataru
harga tiket pesawatindustri penerbangansubsidi pemerintahmaskapai penerbanganbiaya operasionalkomisi viibandara low costkebijakan transportasi
