Pbnu Soroti Nilai Tukar Rupiah, Yakin Pemerintah-Dpr Mau Ongkos Haji Ringan
Jakarta –
Ketua Generik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyinari permasalahan ongkos haji tahun 2025 yg masih dibahas pemerintah bareng DPR. Dia mengatakan aspek penting dalam penentuan ongkos haji merupakan nilai tukar rupiah kepada riyal.
“Biaya haji ini ya memang faktornya banyak dan yg paling utama yaitu aspek apa namanya itu, ya aspek valuta itu ya, apa, nilai tukar, aspek nilai tukar, alasannya yaitu kegiatannya itu ada di Saudi sana, di Haramain dan pakai duit Saudi bayarnya,” ujar Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
| Baca juga: Legislator PD Soroti Beda Usul Biaya Haji Menag-Wamenag: Kami Terhenyak |
Yahya menyampaikan rekan-rekannya di Saudi menyebut harga-harga di sana mencakup stabil. Namun, katanya, nilai tukar mata duit terus berubah.
“Kalau dilihat dari apa harga-harga di sana, menurut teman-teman yang selama ini terlibat di dalam pengelolaan haji, bekerjsama pergantian harga tidak terlampau signifikan jadi di sananya itu harga kira-kira stabil,” ujarnya.
“Nah yg tidak stabil itu kan nilai tukarnya ini jadi jikalau dijumlah rupiah jadi berganti alasannya yaitu pergantian nilai tukar,” tambahnya.
Yahya berharap penduduk mengerti permasalahan ongkos haji bukan cuma bergantung pada administrasi dan efisiensi. Dia mengatakan ada nilai tukar yang menjadi salah satu faktor.
“Nah ini saya kira satu hal yang perlu dimengerti oleh penduduk alasannya merupakan ini bukan cuma soal bagaimana kalian sedang administrasi yang efisien saja namun ini terkait dengan kinerja ekonomi yang lebih luas soal nilai tukar ini kan soal kinerja ekonomi secara lazim yg hendak ikut mensugesti dalam hal ini. Kami percaya bahwa pemerintah ya bareng bersama dengan dewan perwakilan rakyat akan berupaya menghasilkan penetapan yang paling mengendorkan buat jemaah. Saya kira begitu ya, berapapun yang ditetapkan itu,” ujarnya.
Usulan Menag Soal Biaya Haji 2025
Biaya haji 2025 belum ditetapkan secara resmi. Menteri Agama Nasaruddin Umar sempat merekomendasikan angka buat ongkos haji 2025.
Menag merekomendasikan BPIH sebesar Rp 93,3 juta. Ad interim Bipih atau ongkos yang mesti dibayarkan jemaah Rp 65,3 juta. Angka Bipih tersebut mengalami peningkatan nyaris Rp 10 juta dibandingkan tahun 2024.
“Pemerintah sudah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun 1446H/2025M yg sudah lewat proses kajian. Usulan rata-rata BPIH Rp 93.389.684,99; Bipih (70%) Rp 65.372.779,49; Nilai faedah (30%) Rp 28.016.905,5,” kata Nasaruddin dalam meeting di Komisi VIII dewan perwakilan rakyat yg digelar di Senayan, Jakarta pada Senin (30/12/2024).
| Baca juga: Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025 |
Simak juga video: Ekonom: Dukung Produk Lokal Bisa Selamatkan Nilai Tukar Rupiah
pbnuhaji
Hoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi pola di siniSelengkapnya
