Bamsoet Apresiasi Kinerja Keuangan Pemerintah Raih Opini Wtp Dari Bpk

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah sentra yg kembali menjangkau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun raihan ini merupakan opini WTP kedelapan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2016.

“Sebagaimana disampaikan Kepala Negara Joko Widodo, bahwa hasil WTP dihentikan menghasilkan pemerintah sentra terlena. Karena WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban. Mendapatkan WTP, bukan memiliki arti tak ada hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Mengingat penggunaan APBN selaku duit rakyat bukan hanya mesti tepat secara tata kelola melainkan juga mesti tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Bamsoet

Hal ini disampaikan Bamsoet usai menghadiri penyerahan LHP LKPP dari BPK terhadap pemerintah pusat, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Ketua dewan perwakilan rakyat RI ke-20 ini juga mendukung reformasi struktural yang telah ditangani pemerintahan Kepala Negara Joko Widodo dalam rangka memangkas banyak sekali perizinan yang berbelit.

Menurut Bamsoet, reformasi struktural ini mesti kembali dilanjutkan, ditingkatkan, dan disempurnakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, penduduk sanggup mendapatkan kepastian hukum, mengingat dalam pengelolaan perekonomian, kepastian aturan merupakan yang utama.

“Sebagai contoh, di ketika ini saja ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia akan dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan kepala daerah, bupati, dan walikota yang disangka saling tumpang tindih. Hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, hingga multi interpretasi regulasi tersebut memiliki dampak pada terhambatnya pertumbuhan perekonomian, diantaranya iklim investasi dan akomodasi berupaya di Indonesia. Karenanya perlu ditangani penilaian secara menyeluruh lewat aktivitas legislasi review,” jelasnya.

Bamsoet menambahkan, dalam menghadapi perekonomian global di tengah ketidakpastian jawaban pertentangan geopolitik, perang dagang, serta pergantian iklim maka pemerintahan Kepala Negara Terpilih Prabowo Subianto mesti sanggup mempergunakan penggunaan APBN dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kelonggaran secara seimbang. Pemerintah juga dibutuhkan sanggup lebih berani dan lebih konsentrasi pada hasil, dibandingkan dengan tak terbelenggu pada mekanisme yang berorientasi proses.

“Pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini diperkirakan melambat menjadi cuma 3,2 persen. Bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Indonesia masih menghadapi keadaan yg sungguh bagus sebab hingga di ketika ini ekonomi dan politik sungguh stabil. Ekonomi tetap berkembang di atas 5 persen, bahkan di kuartal I/2024 berkembang 5,11 persen. Stabilitas politik dan ekonomi inilah yang perlu dijaga oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sehingga perekonomian Indonesia hingga tamat tahun nanti sanggup tetap berkembang signifikan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir pada aktivitas ini, antara yang lain Presiden Joko Widodo, wapres KH Maruf Amin, Ketua dewan perwakilan rakyat Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subiyanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

mprbamsoetopini wtpbpkHoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi teladan di siniSelengkapnya